PHU

Kota Batu – Senin pagi 25 Oktober 2021, mewakili Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh (PHU) Kementerian Agama Republik Indonesia, Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Batu Imam Turmudi memaparkan materi ihwal pembatalan keberangkatan haji. Ia menyampaikan paparan dihadapan 70 tamu undangan yang hadir di ballroom Hotel Singhasari Resort Kota Batu. para undangan terdiri dari KBIHU, PPIHU, organisasi kemasyarakatan islam, serta calon jemaah haji.

Giat yang bertajuk Diseminasi terkait Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021 Angkatan XVI ini mengusung tema “Kesabaran dan Keikhlasan, Kunci Utama Meraih Kemabruran Haji dan Umroh”. Giat ini merupakan program Kantor Wilayan Kemenag Jawa Timur melalui bidang PHU yang juga menghadirkan anggota DPR RI komisi VIII dari fraksi PKB sebagai narasumber.

Batu – Kepala Kantor Kementerian Agama (Kakankemenag) Kota Batu Imam Turmudi menyampaikan, para penyuluh Agama Islam dan tokoh-tokoh masyarakat diharapkan mampu menentramkan umat terkait dengan kebijakan haji reguler. Hal ini disampaikan saat membuka giat sosialisasi kebijakan pendaftaran dan pembatalan haji reguler pada Selasa pagi (5/10). Bertempat di hall Hotel Zam-Zam Kota Batu, acara tersebut juga dihadiri pimpinan Bank Syariah Indonesia, Pemerintah Desa Pesanggrahan, Pengurus Cabang Nahdhatul Ulama, Pimpinan Daerah Muhammadiyah, pengurus KBIHU, pengurus IPHI , pimpinan majelis taklim, serta para penyuluh Agama Islam.

Pendaftaran haji merupakan titik awal jemaah masuk dalam sistem pelayanan haji Kementerian Agama. Sejak saat itu, identitas jemaah tercatat dan diberikan nomor porsi sebagai pengenal di Siskohat (Sistem Komputerisasi Haji Terpadu). Nomor porsi merupakan pengenal unik yang menandakan urutan keberangkatan. 

Dalam sejarahnya, prosedur pendaftaran jemaah haji mengalami beberapa kali perubahan. Sebelum 2008, pendaftaran haji dilakukan menjelang pelunasan. Mengikuti proses pada Undang-Undang No 17 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Ibadah Haji. Pendaftaran haji ditutup jika kuota sudah terpenuhi. Jemaah kemudian melakukan pelunasan dan berangkat di tahun yang sama. Dengan skema ini, tidak ada daftar tunggu (waiting list) dan masa tunggu seperti sekarang ini.